MANADO, Nusantaraline.com – Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai warga negara.
Hal itu disampaikan Gubernur saat menghadiri Kegiatan Pencatatan Perkawinan Massal Tahun 2026 yang digelar di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Selasa (21/7/2026).
Kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 dan Hari Kependudukan Sedunia Tahun 2026.
Sebanyak 130 pasangan mengikuti pencatatan perkawinan massal yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan penghargaan Lomba Inovasi Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan kepada pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bersinergi sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.
“Hari ini merupakan momentum yang sangat bermakna. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan komitmen menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, dan berpihak kepada masyarakat,” ujar Yulius.
Menurutnya, kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum atas status perkawinan merupakan bentuk nyata pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara.
Ia menegaskan, setelah perkawinan tercatat secara resmi, setiap pasangan akan memperoleh dokumen kependudukan yang lengkap beserta kepastian hukum bagi seluruh anggota keluarga.
“Dokumen kependudukan menjadi dasar penting untuk memperoleh akses terhadap berbagai layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial hingga pelayanan administrasi lainnya,” katanya.
Gubernur Yulius juga mengingatkan bahwa keluarga merupakan fondasi utama pembangunan bangsa. Karena itu, peringatan Hari Keluarga Nasional menjadi momentum memperkuat peran keluarga dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan berkarakter.
Selain itu, ia menilai peringatan Hari Kependudukan Sedunia menjadi pengingat pentingnya pengelolaan data kependudukan yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Data kependudukan yang berkualitas hanya dapat diwujudkan apabila setiap peristiwa penting, seperti perkawinan, kelahiran, kematian, maupun perpindahan penduduk dicatat dengan baik,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten dan kota yang berhasil menghadirkan berbagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
Menurutnya, inovasi bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan harus menjadi budaya kerja seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, inklusif, transparan, dan berbasis digital.
“Saya berharap inovasi-inovasi terbaik ini menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Gubernur Yulius juga menginstruksikan seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Sulawesi Utara agar terus memperkuat sinergi, meningkatkan profesionalisme, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat.
Khusus kepada pasangan yang mengikuti pencatatan perkawinan massal, Gubernur Yulius menyampaikan ucapan selamat dan berharap keluarga yang dibangun menjadi keluarga harmonis, penuh kasih sayang, serta mampu menjadi teladan di tengah masyarakat.
“Semoga keluarga yang dibangun menjadi tempat bertumbuhnya nilai-nilai keimanan, kebersamaan, dan tanggung jawab dalam membentuk generasi penerus Sulawesi Utara yang unggul,” tuturnya.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur Yulius menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Agama, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat komitmen mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik demi terwujudnya Sulawesi Utara yang semakin maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
(Ain)
