MANADO, Nusantaraline.com — Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK) menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulut, John Wiclif Aufa, A.Ptnh., di Wisma Negara Bumi Beringin, Kamis (30/10/2025).
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana akrab dan produktif, membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulut dan BPN dalam bidang pertanahan.
Dalam dialog tersebut, kedua pihak sepakat mempercepat penyelesaian berbagai agenda prioritas, mulai dari sertifikasi aset milik pemerintah daerah, optimalisasi tata ruang wilayah, hingga peningkatan layanan publik di sektor pertanahan.
Gubernur Yulius menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPN sangat penting untuk mendukung pembangunan yang tertib administrasi dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Ia menilai pengelolaan pertanahan yang transparan dan akuntabel merupakan fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan pembangunan yang berkelanjutan.
“Pemprov Sulut akan terus bersinergi dengan BPN dalam mempercepat sertifikasi aset pemerintah dan tanah masyarakat. Semua ini demi kepastian hukum dan keteraturan pembangunan di daerah,” ucap Yulius.
Sementara itu, Kepala BPN Sulut, John Wiclif Aufa, menyampaikan komitmen pihaknya untuk terus memperkuat sinergi dengan Pemprov Sulut, terutama dalam penyelesaian konflik lahan, percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan pengelolaan aset daerah.
“Kami siap mendukung penuh langkah pemerintah provinsi dalam mewujudkan penataan aset yang terukur dan tertib administrasi. Sinergi ini juga menjadi bagian dari upaya nasional dalam mempercepat legalisasi tanah di seluruh Indonesia,” ungkap Aufa.
Selain itu, pembahasan juga menyoroti pentingnya integrasi data pertanahan dengan sistem informasi geospasial, agar perencanaan pembangunan di Sulawesi Utara semakin akurat, terarah, dan berkelanjutan.
Menutup pertemuan, Gubernur Yulius menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menjaga koordinasi yang berkesinambungan dengan BPN.
Gubernur berharap kerja sama ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menciptakan kepastian hukum kepemilikan tanah dan mendukung kemajuan ekonomi daerah.
“Sulawesi Utara harus tumbuh di atas landasan yang kuat, tertib, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” tandas orang nomor satu di Sulut ini.
(Ain)
