Bawaslu Sulut Ungkap Ada 8 Parpol Pemilihan DPRD Provinsi Belum Mencukupi 30 Persen Keterwakilan Perempuan

Headline, Politik870 Dilihat

MANADO Nusantaraline.com – Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Ardiles Mewoh mengungkapkan evaluasi dalam setiap pengawasan yang dilakukan sangat penting dilakukan dalam rangka penguatan kinerja kelembagaan. Menurutnya pekerjaan pengawasan pemilu adalah sebuah siklus dari penyelenggaraan pemilu.

“Setiap selesai melaksanakan pengawasan suatu tahapan, kita akan lakukan publikasi dan evaluasi. Karena pekerjaan pengawasan ini dilakukan secara berkelanjutan. Sehinggga pengalaman pengawasan sebelumnya bisa jadi bekal pada pengawasan tahapan selanjutnya, bahkan pemilu yang akan datang. Hal ini akan memperkuat kita secara kelembagaan,” ungkap Mewoh saat memberikan arahan dalam kegiatan Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, Sabtu (11/11/2023), di Sintesa Peninsula Hotel Manado.

Mewoh mengatakan ada beberapa hal menonjol pada evaluasi tahapan pencalonan ini.

“Kami menemukan ada 8 Partai Politik untuk Pemilihan DPRD Provinsi Sulut yang belum mencukupi 30% keterwakilan perempuan. Ini menjadi perhatian kita dan sudah kita berikan himbauan kepada KPU Sulut terkait hal ini,” ucapnya.

Terkait syarat pencalonan, Mewoh menyoroti masih banyak pejabat yang penghasilannya bersumber dari keuangan negara belum memasukkan surat keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang.

“Ada juga kami temukan beberapa caleg yang sudah masuk DCT tapi belum menerima surat keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang. Memang ada surat dinas dari KPU yang memberikan kesempatan sampai dengan satu bulan setelah penetapan DCT. Nah ini akan kita pelototi terus, akan kita awasi terus sampai dengan batas waktu penerapan aturan yang diatur tersebut,” tegas Mewoh.

Lebih lanjut Mewoh mengatakan Bawaslu Provinsi Sulut telah mempersiapkan seluruh jajaran dalam menghadapi tahapan kampanye yang akan dimulai pada tanggal 28 November 2023.

“Kami akan melaksanakan konsolidasi secara internal bersama seluruh jajaran sampai dengan pengawas desa dan kelurahan terkait dengan kesiapan kita melalakukan pengawasan kampanye,” ujarnya.

(*/Ain)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *