MANADO Nusantaraline.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, yang di gelar di Hotel Gran Puri Manado, Jumat (15/11/24).
Kegiatan Dibuka oleh Karo Pemotda Provinsi Sulut Andra Mawuntu.
Dalam Sambutan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut yang dibacakan Karo Pemotda Sulut Andra Mawuntu, berharap rapat tersebut membawa manfaat dan menghasilkan kesepakatan, serta strategi yang bermanfaat dalam mengoptimalkan pelaksanaan Pilkada serentak mendatang.
“Hari ini, kita berkumpul untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu serentak yang telah terlaksana pada tanggal 14 Februari 2024. Alhamdulillah, Puji Tuhan, Pemilu di Provinsi Sulawesi Utara berjalan dengan baik, dimana animo serta partisipasi masyarakat yang tinggi dan tidak ada gejolak atau kerusuhan yang mengganggu ketertiban umum,” ujarnya.
Hal ini, lanjutnya, mencerminkan kesiapan dan sinergi semua pihak yang terlibat, mulai dari KPU, Bawaslu, jajaran pemerintah daerah, hingga masyarakat yang turut menjaga suasana kondusif di daerah kita tercinta ini.
“Namun, meskipun Pemilu kali ini dapat dikatakan sukses, beberapa aspek masih memerlukan perhatian dan perbaikan. Evaluasi mendalam sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak mendatang dapat berlangsung lebih baik, transparan, serta berintegritas,” harapnya.
Lanjut dikatakan Mawuntu, Integritas Pemilu sangat penting sebagai dasar demokrasi yang sehat. Tanpa integritas, kepercayaan publik terhadap proses demokrasi bisa menurun, bahkan memicu konflik sosial yang merugikan masyarakat.
“Pada kesempatan ini, kami ingin mengapresiasi upaya Bawaslu dalam melakukan pencegahan berbagai potensi kerawanan melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Kami juga ingin menyampaikan rasa duka sekaligus simpati mendalam atas gugurnya 181 petugas ad hoc KPU di Indonesia yang telah berjuang dengan keras dalam melaksanakan tugasnya,” ungkapnya, sembari mengatakan, Selain itu, terdapat lebih dari 4.700 petugas yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit selama Pemilu 2024.
Hal ini tentunya menjadi refleksi penting bahwa diperlukan perbaikan pada manajemen waktu dan pengelolaan kerja yang lebih optimal, untuk mengurangi beban kerja yang terlalu tinggi serta memastikan kesiapan teknis yang lebih baik.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan Pemilu yang demokratis. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya sebatas pendukung penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu, tetapi juga berperan aktif dalam memfasilitasi proses pelaksanaan, melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, serta memotivasi keterlibatan pemilih muda, termasuk mahasiswa, dalam proses demokrasi.
“Untuk itu, kami selaku Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh bagi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada ke depannya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang,” tukas Mawuntu.
Selain itu, tambah Mawuntu, penting bagi kita semua untuk menjaga netralitas dan profesionalitasdalam penyelenggaraan Pemilu. Netralitas adalah dasar utama agar masyarakat dapat merasa aman dan percaya bahwa pilihan mereka tidak akan dipengaruhi oleh pihak mana pun.
“Oleh karena itu, profesionalitas dan integritas penyelenggara Pemilu harus dijaga dengan ketat. Sikap yang tidak netral atau terkesan berpihak harus dihindari. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan Pemilu yang berkualitas, bermartabat, dan benar-benar demokratis,” kata dia.
Selanjutnya, dalam waktu dekat, kita juga akan memasuki Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Pilkada ini memiliki arti penting karena akan menentukan arah pembangunan Sulawesi Utara untuk lima tahun ke depan. Masyarakat Sulawesi Utara akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan memimpin provinsi ini, serta memilih Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikotanya masing-masing sesuai dengan daerah domisilinya. Maka, partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap proses demokrasi sangat kita harapkan.
“Kita harus pahami, dengan berpartisipasi aktif, masyarakat tidak hanya menjalankan hak demokratisnya, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan proses pemilihan yang adil, transparan, dan berintegritas. Harapan kita semua, partisipasi masyarakat dapat terus meningkat dalam setiap proses pemilu dan pilkada, agar tercipta demokrasi yang semakin matang dan berkualitas,” ucapnya.
Mawuntu pun mengajak bersama-sama menjadikan rapat evaluasi ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas.
“Mari kita jadikan Sulawesi Utara sebagai contoh dalam pelaksanaan demokrasi yang damai, transparan, dan berintegritas tinggi,” tandas Mawuntu.
Turut hadir, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI;, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup PemerintahProvinsi Sulawesi Utara; Ketua KPU Sulut, Ketua Bawaslu Sulut, Para Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Badan Kesbangpol Daerag Kabupaten/Kota di Sulut, Para Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten/Kota di Sulut dan Ketua Presidium JADI Prov. Sulut.
(Ain)
