MANADO, Nusantaraline.com – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh unsur pemerintah dan aparat dalam menghadapi dampak fenomena El Nino yang berpotensi memicu berbagai bencana di Sulawesi Utara.
Hal tersebut disampaikan Yulius saat memimpin Apel Gelar Pasukan Tanggap Bencana Dampak El Nino Tahun 2026 di Lapangan Apel Mapolda Sulut, Selasa (4/8/2026).
Apel tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kesiapan lintas sektor, melibatkan TNI, Polri, Pemerintah Daerah, BMKG, serta berbagai instansi terkait dalam menghadapi ancaman bencana akibat kondisi cuaca ekstrem dan kemarau panjang.
“Pelaksanaan apel gelar pasukan hari ini merupakan wujud komitmen strategis bersama dan langkah taktis dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana,” ujar Gubernur Yulius.
Menurutnya, kondisi yang dihadapi Sulut bukan lagi sekadar potensi ancaman. Berdasarkan data BMKG yang disampaikan dalam amanatnya, Sulut telah memasuki fase El Nino dengan intensitas kuat hingga sangat kuat.
Kondisi tersebut ditandai dengan penurunan curah hujan di bawah normal yang berpotensi menyebabkan kemarau panjang dan berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Gubernur Yulius meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, TNI dan Polri tidak bekerja secara sektoral. Penanganan bencana, kata dia, harus mengedepankan langkah mitigasi dan pencegahan sejak dini.
“Kita harus menggeser paradigma penanganan bencana dari yang semula responsif saat krisis terjadi, menjadi mitigasi preventif yang masif di seluruh lini,” tegasnya.
Gubernur Yulius mengingatkan, sejumlah dampak yang perlu diantisipasi akibat El Nino. Salah satu ancaman serius adalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Kondisi vegetasi yang kering sangat mudah memicu munculnya titik api di kawasan perkebunan, ladang, hutan lindung hingga permukiman. Bahkan, kebakaran telah terjadi di sejumlah wilayah Sulut dan membakar puluhan hektare lahan perkebunan warga serta vegetasi hutan.
“Ini menjadi warning keras bagi kita semua untuk meningkatkan kewaspadaan penuh, bergerak cepat meredam setiap titik api sejak dini, dan tidak menganggap enteng potensi bencana ini,” katanya.
Selain Karhutla, El Nino juga berpotensi mengancam ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih. Penurunan debit sumber air dapat mengganggu kebutuhan masyarakat, sementara kekeringan lahan pertanian berisiko menyebabkan gagal panen.
Dampak lainnya adalah potensi terganggunya stabilitas ekonomi dan kesehatan masyarakat akibat gangguan rantai pasok bahan pangan serta keterbatasan sanitasi dan air bersih.
“Tidak ada tempat bagi pola kerja biasa-biasa saja. Kita dituntut bertindak cepat, tepat, terukur dan terintegrasi,” tegas Gubernur Yulius.
Untuk memastikan rencana kontinjensi berjalan efektif, Gubernur Yulius menyampaikan lima arahan strategis kepada seluruh satuan tugas dan pasukan yang terlibat dalam penanggulangan bencana.
Pertama, memperkuat deteksi dini, integrasi data iklim dan penerapan zero burning. BMKG, BPBD, serta jajaran intelijen kewilayahan dan kepolisian diminta menyinergikan pemantauan titik panas secara real time.
Patroli Karhutla dan posko pemantauan juga harus ditingkatkan, termasuk menghentikan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.
Kedua, memperkuat sinergitas lintas instansi dan integrasi sarana prasarana. Seluruh peralatan dan kendaraan pendukung, mulai dari armada pemadam, mobil tangki air, sarana medis hingga alat berat, harus dipastikan dalam kondisi siap digunakan.
“Komando di lapangan harus satu garis, responsif, dan tanpa sekat birokrasi,” ujarnya.
Ketiga, menjaga ketahanan pangan, pasokan logistik dan manajemen air terpadu. Satgas Pangan bersama Perum BULOG diminta memastikan ketersediaan beras, menjaga stabilitas harga bahan pokok dan menjamin distribusi logistik pangan.
Untuk kebutuhan air, Gubernur Yulius meminta Dinas PUPR, BPBD dan PDAM melakukan pengelolaan air secara terpadu. Pasokan air untuk konsumsi masyarakat harus menjadi prioritas, termasuk melalui distribusi air menggunakan mobil tangki secara gratis serta pembangunan sumur bor komunal di wilayah yang mengalami kelangkaan air bersih ekstrem.
Keempat, penegakan hukum lingkungan secara tegas. Yulius meminta jajaran Reskrim Polda Sulut, Gakkum Dinas Kehutanan dan Kejaksaan Tinggi melakukan pengawasan serta menindak tegas oknum maupun korporasi yang sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Kelima, memperkuat ketahanan komunitas dan mengedukasi masyarakat untuk menghemat air. Babinsa, Bhabinkamtibmas, Hukum Tua dan Lurah diminta menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.
Pemerintah Hadir Lindungi Masyarakat
Kepada seluruh personel yang terlibat dalam operasi penanggulangan bencana, Yulius mengingatkan bahwa tugas tersebut bukan sekadar rutinitas kedinasan, melainkan bagian dari tugas kemanusiaan untuk melindungi masyarakat.
Ia juga meminta seluruh personel mengutamakan keselamatan dalam setiap operasi lapangan, memperkuat koordinasi dan membangun semangat kekeluargaan antarlembaga.
“Tunjukkan kepada rakyat Sulawesi Utara bahwa pemerintah hadir, TNI-Polri siap, dan seluruh elemen negara pasang badan demi melindungi jiwa dan mata pencaharian masyarakat,” tegasnya.
Di akhir amanat, Gubernur Yulius menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Sulut, Pangdam XIII/Merdeka, Forkopimda, instansi vertikal serta perangkat daerah yang telah mendukung pelaksanaan apel gelar pasukan tersebut.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menghadapi tantangan iklim dengan semangat gotong royong.
“Ujian iklim ini berat, namun ketangguhan gotong royong kita jauh lebih kuat,” pungkasnya.
(Ain)
