MANADO Nusantaraline.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulawesi Utara meminta Pemerintah Provinsi Sulut lebih selektif dalam menggunakan anggaran pada Perubahan APBD 2026.
Sejumlah catatan disampaikan Fraksi Demokrat melalui pemandangan umum yang dibacakan Roger Mamesah dalam rapat paripurna DPRD Sulut, Senin (14/9).
Demokrat meminta pemerintah memastikan anggaran perubahan benar-benar diarahkan untuk mendukung target pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Menurut fraksi ini, setiap program perlu disiapkan dengan perencanaan yang baik. Inovasi juga dinilai penting agar program yang telah dianggarkan dapat berjalan dan tidak terjadi penyerapan anggaran yang rendah.
Salah satu perhatian utama Demokrat adalah sektor pendidikan. Pemerintah provinsi diminta meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, kompetensi guru serta kesejahteraan tenaga pendidik.
Penempatan guru juga menjadi perhatian. Fraksi Demokrat meminta guru ditempatkan sesuai bidang keahlian dan aturan yang berlaku.
“Masih banyak didapati sekolah di Sulawesi Utara yang masih membutuhkan bantuan dan perhatian dari pemerintah,” demikian salah satu penekanan Fraksi Demokrat.
Selain pendidikan, kondisi pertanian juga menjadi perhatian. Fraksi Demokrat meminta pemerintah menyiapkan langkah menghadapi dampak musim panas panjang yang terjadi di Sulawesi Utara.
Musim kemarau disebut telah berdampak terhadap hasil pertanian. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan gagal panen dan berpengaruh terhadap ketersediaan bahan pangan.
Karena itu, pemerintah diminta menjaga harga hasil pertanian dan perkebunan agar tetap memberikan keuntungan yang layak bagi petani. Dukungan juga diharapkan diberikan dalam bentuk penyediaan alat pertanian serta pupuk secara berkala.
Harga beras turut menjadi perhatian. Pemerintah diminta mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga beras akibat kondisi cuaca dan berkurangnya hasil produksi.
Fraksi Demokrat juga kembali menyoroti persoalan distribusi solar. Antrean panjang di sejumlah SPBU dinilai masih perlu mendapat perhatian dan solusi dari pemerintah.
Menurut Demokrat, ketersediaan bahan bakar menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat dan pelaku usaha. Karena itu, distribusinya perlu dipastikan berjalan dengan baik.
Di bidang infrastruktur, Fraksi Demokrat meminta pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan jalan dan jembatan.
Kerusakan jalan, terutama badan jalan yang berlubang, dinilai perlu segera ditangani. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, kondisi tersebut juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan.
Melalui sejumlah catatan tersebut, Fraksi Demokrat berharap perubahan APBD 2026 tidak hanya berorientasi pada penyesuaian anggaran, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.
Mulai dari pendidikan, pertanian, ketahanan pangan, energi hingga infrastruktur, pemerintah diminta memastikan setiap anggaran yang disiapkan memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat Sulawesi Utara.
(Rdk)
