MANADO, Nusantaraline.com – Komitmen untuk memperkuat integritas pemerintahan kembali ditegaskan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dalam kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi bersama KPK-RI yang berlangsung di Ruang CJ Rantung, Rabu (26/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Dr. Victor Mailangkay SH MH hadir mewakili Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE.
Pada pertemuan tersebut, Wagub Mailangkay menekankan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya visi, tetapi salah satu misi prioritas kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.
Wagub Victor menyebutkan bahwa penguatan sistem menjadi kunci utama, terutama di sektor-sektor rawan seperti pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, serta tata kelola keuangan dan aset daerah.
Menurut Wagub, Pemprov Sulut siap membuka ruang transparansi dan bekerja secara kolaboratif dengan lembaga antikorupsi nasional.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada KPK-RI yang selama ini aktif memberikan pendampingan dalam mendorong reformasi birokrasi di daerah,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Wagub menegaskan kembali pentingnya peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk memperkuat koordinasi dengan tim KPK agar sistem pengawasan berjalan efektif.
“Setiap rupiah anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Ini komitmen kami,” ungkap Wagub.
Ia kemudian mengajak seluruh perangkat pemerintah menjaga konsistensi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK-RI, Ibnu Basuki Widodo, menyampaikan pesan kuat agar Sulawesi Utara tetap berada pada jalur bebas korupsi.
Ia menyoroti bahwa korupsi bukan hanya tindak pidana, tetapi bencana sosial yang merusak persaingan usaha, menghambat pembangunan, dan melemahkan sendi demokrasi.
“Korupsi itu seperti kanker. Jika tidak dihentikan, ia akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan,” tegas Ibnu.
Ibnu juga mengingatkan bahwa praktik korupsi membuka peluang bagi kejahatan lain, sehingga upaya pencegahannya harus dilakukan secara menyeluruh.
Rapat tersebut, kata Ibnu bukan hanya ruang evaluasi, tetapi juga momentum memperkuat keteguhan bersama menuju tata pemerintahan yang sehat dan berkeadaban.
Dalam sesi pemaparan, Pemprov Sulut menggarisbawahi tiga prioritas reformasi birokrasi yang sedang didorong, yakni, Percepatan digitalisasi layanan publik melalui optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk menekan potensi KKN, Penguatan budaya integritas, memastikan setiap pimpinan perangkat daerah menjadi teladan moral dan profesional dan Menjadikan Sulut sebagai daerah model dalam praktik pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mudah diaudit.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran KPK-RI, pejabat struktural Pemprov Sulut, staf khusus gubernur, serta ASN dari berbagai perangkat daerah.
(Ain)
