MANADO Nusantaraline.com – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Daerah Sulut untuk membahas berbagai persoalan pendidikan, termasuk status guru honorer yang belum terdaftar dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Louis Schramm, dan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulut, Femmy Suluh, serta sejumlah anggota dewan lainnya.
Dalam pertemuan itu, muncul usulan agar guru honorer yang belum masuk dalam data Dapodik dapat dipertimbangkan untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Usulan tersebut disampaikan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian para guru yang selama ini tetap menjalankan tugas mengajar meski belum memiliki kepastian status kepegawaian.
Anggota dewan menilai keberadaan guru honorer sangat penting, terutama di daerah yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik. Karena itu, pemerintah daerah diminta memberi perhatian serius terhadap nasib para guru yang telah lama mengabdi di dunia pendidikan.
Selain membahas tenaga pengajar, rapat juga menyoroti mekanisme penyaluran anggaran revitalisasi sekolah. Komisi IV meminta Dinas Pendidikan Daerah menyerahkan data sekolah penerima bantuan revitalisasi sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan anggaran pendidikan.
Menurut DPRD, transparansi penerima bantuan sangat penting agar program revitalisasi benar-benar menyasar sekolah yang membutuhkan perbaikan fasilitas belajar.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulut, Louis Schramm, menegaskan pemerataan pembangunan sarana pendidikan harus menjadi perhatian agar kualitas layanan pendidikan di Sulawesi Utara terus meningkat.
RDP berlangsung aktif dengan berbagai masukan dari anggota dewan terkait kondisi pendidikan di Sulut, mulai dari kekurangan guru, pemerataan fasilitas pendidikan, hingga peningkatan mutu layanan belajar bagi masyarakat.
Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Komisi IV Cindy Wurangian bersama anggota Komisi IV lainnya, yakni Paula Runtuwene, Muslima Mongilong, dan Vionita Kuera.
(Rdp)
