MANADO Nusantaraline.com – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Lois Carl Schramm, menyoroti alokasi anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk pelestarian alat musik kolintang.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Kebudayaan yang digelar di ruang Komisi IV DPRD Sulut, Jumat (22/8/2025), Schramm menegaskan bahwa anggaran tersebut harus mencerminkan asas keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Sulut.
“Kalau seluruh dana hanya difokuskan pada kolintang, di mana letak keadilan sosialnya? Setiap daerah di Sulut memiliki kekayaan budaya yang berbeda, dan hal ini harus dipertimbangkan,” ujarnya.
Schramm juga mengingatkan bahwa dukungan terhadap kolintang tak harus seluruhnya dibebankan pada satu tahun anggaran. Menurutnya, pendanaan bisa dibagi secara bertahap agar ada ruang untuk mendukung pelestarian budaya lain di daerah.
“Anggaran kolintang bisa diakomodasi bertahap setiap tahun. Kalau sekarang seluruh dana dipakai untuk itu, bagaimana nanti kalau tahun berikutnya dihilangkan? Ini justru bisa memicu ketimpangan,” tambahnya.
Ia menyarankan agar alokasi anggaran tahun ini, yang mencapai Rp1,7 miliar, dibagi secara proporsional untuk mendukung berbagai elemen budaya.
“Misalnya, Rp1 miliar untuk kolintang, dan sisanya, Rp700 juta, bisa digunakan untuk mendukung budaya dari wilayah lain seperti Nusa Utara, Bolaang Mongondow, dan sebagainya. Kita harus ingat, Sulut ini bukan hanya Minahasa,” jelasnya.
Schramm juga mengungkapkan bahwa dalam pertemuan sebelumnya dengan para pelaku seni, banyak permohonan telah disampaikan dan dicatat oleh Dinas Kebudayaan.
“Permintaan para seniman itu perlu ditindaklanjuti. Jangan sampai hanya satu kebudayaan yang mendapat perhatian, sementara yang lain terabaikan,” katanya.
Meski mengakui pentingnya kolintang yang kini telah diakui sebagai warisan budaya dunia, Schramm mengingatkan bahwa masih banyak warisan budaya lokal yang nyaris punah dan belum mendapatkan dukungan dari pemerintah.
“Saya pernah diskusi dengan Pak Kadis. Ada beberapa tarian dan alat musik tradisional lain seperti alat musik biak, yang sudah hampir hilang karena tidak lagi diperhatikan,” bebernya.
Untuk itu, Komisi IV DPRD Sulut mendorong Dinas Kebudayaan agar anggaran kebudayaan bisa menyentuh seluruh unsur budaya di Sulut secara adil.
“Kalau pun kolintang mendapat porsi besar, sisanya juga harus dimanfaatkan untuk alat musik dan budaya lainnya,” tutup Schramm.
(*/syan)
