MANADO Nusantaraline.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara melalui Komisi II menggelar rapat bersama sejumlah mitra kerja untuk membahas evaluasi program tahun anggaran 2026. Pertemuan ini menitikberatkan pada sektor ekonomi yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama pertanian dan peternakan.
Dalam forum tersebut, anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat, Angelia Regina Wenas, menyampaikan berbagai keluhan yang ia temui saat melakukan kunjungan ke daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya. Ia mengungkapkan bahwa banyak petani dan peternak merasa kesulitan akibat berkurangnya bantuan pemerintah.
Menurut Angelia, kebijakan efisiensi anggaran memang menjadi tantangan saat ini, namun masyarakat di lapangan lebih merasakan dampak nyata berupa minimnya dukungan program. Bantuan yang sebelumnya rutin diterima setiap tahun kini semakin berkurang, khususnya dari dinas yang menangani sektor pertanian dan peternakan.
Ia menilai kondisi tersebut harus segera mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi. Angelia mendorong agar instansi terkait lebih aktif menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat guna membuka peluang bantuan tambahan di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Selain itu, ia juga mengungkapkan hasil koordinasinya dengan Kementerian Pertanian di Jakarta. Dari komunikasi tersebut, terungkap adanya kendala dalam hubungan koordinasi antara pihak kementerian dan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara.
Angelia menekankan bahwa komunikasi yang kurang optimal dapat menghambat penyaluran program bantuan ke daerah. Oleh karena itu, ia berharap adanya perbaikan koordinasi agar kebutuhan petani dan peternak tetap dapat terpenuhi.
Rapat ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mencari solusi konkret, sehingga sektor pertanian dan peternakan di Sulawesi Utara tetap mampu bertahan dan berkembang di tengah tantangan anggaran yang ada.
(rdk)
