MANADO Nusantaraline.com – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Priscilla Cindy Wurangian, menyoroti efektivitas sistem verifikasi data penerima manfaat di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sulut dalam rapat dengar pendapat yang digelar beberapa waktu lalu.
Dalam rapat tersebut, politisi Partai Golkar itu menekankan pentingnya transformasi digital dalam pelayanan publik agar masyarakat tidak lagi bergantung pada proses manual yang dianggap kurang efisien.
Menurut Cindy, masyarakat seharusnya sudah dapat melakukan pengecekan data penerima manfaat secara mandiri melalui aplikasi atau platform digital tanpa perlu datang langsung ke kantor dinas.
Ia juga menilai pejabat di instansi pemerintah sebaiknya lebih fokus pada penyusunan kebijakan dan pengawasan program, bukan menangani pekerjaan teknis yang sebenarnya bisa dilakukan oleh sistem digital.
“Jangan sampai pimpinan dinas justru sibuk mengecek data penerima manfaat. Pelayanan seperti itu seharusnya sudah bisa diakses langsung oleh masyarakat melalui sistem digital,” ujarnya dalam rapat.
Selain itu, Cindy turut menyoroti persoalan sinkronisasi data administrasi yang kerap menjadi kendala dalam pelayanan masyarakat. Menurutnya, kesalahan kecil dalam penulisan identitas dapat menyebabkan data penerima bantuan tidak terbaca dalam sistem.
Ia mencontohkan perbedaan satu huruf pada nama seseorang bisa menghambat proses validasi data, sehingga masyarakat yang berhak menerima layanan justru mengalami kendala administrasi.
Karena itu, ia meminta Disnaker Sulut terus melakukan pembenahan sistem digital agar proses verifikasi data menjadi lebih akurat, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sulut, Noldy Z. Salindeho, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan layanan digital untuk membantu masyarakat melakukan pengecekan data penerima manfaat secara mandiri melalui laman resmi instansi.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya modernisasi pelayanan publik di lingkungan Disnaker Sulut.
Meski demikian, Disnaker Sulut mengakui pengembangan dan evaluasi sistem tetap diperlukan agar pelayanan semakin optimal, termasuk dalam mengatasi persoalan sinkronisasi data administrasi masyarakat.
(Rdk)
