Evaluasi Dinamika Pemilu 2024, Mangala Minta Kesbangpol Kabupaten/Kota Rumuskan Isu-Isu Strategis

MANADO Nusantaraline.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, yang di gelar di Hotel Gran Puri Manado, Selasa (19/3/24).

Kegiatan yang dibuka Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sulut Dr Denny Mangala MSi menghadirkan Kepala-kepala Badan Kesbangpol dari 15 Kabupaten/Kota di Sulut dan menghadirkan beberapa nara sumber yakni, Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Provinsi Sulut Brigjen TNI Raymond Marojahan SE, Komisioner KPU Sulut Meydi Tinangon, Akademisi Unsrat Ferry Liando dan dari Densus 88.

Dalam sambutannya, Asisten I Denny Mangala mengatakan, di momen yang membahagiakan ini atas nama Pemprov, atas nama Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw serta Sekprov Sulut Steve Kepel dan seluruh jajaran meyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim.

“Dan tentu bagi kita yang tidak menjalankan ibadah puasa mari kita lihatkan toleransi kita, terhadap sesama,” ucapnya mengawali sambutan.

Mangala melanjutkan, Pelaksanaan Rakor ini dalam rangka memperkuat kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dana dekonsentrasi ada di Pemerintahan namun dijalankan oleh Kesbangpol dimana anggaran tersebut untuk memenuhi tujuannnya yang non fisik.

“Dengan maksud agar, semua kita baik provinsi dan kab/kota termasuk dengan instansi vertikal yang ada di daerah memiliki visi dan persepsi yang sama terkait dengan sistem pemerintahan kita yang memposisikan gubernur itu sebagai wakil pemerintah pusat di daerah,” ujarnya.

Ia juga melanjutkan bahwa, Bentuk negara ada unitarisme dan federaliame, Indonesia menganut unitarisme dimana semua urusan di Pemerintah Pusat, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan.

“Sementara pemerintahan federal menyerahkan sebagian pemerintahan ke negara federal,” tukas Mangala.

Lanjut dikatakannya, dalam UU Nomor 23 tahun 2014, terdapat urusan absolut Pemerintah yang tidak dapat dipegang oleh Pemerintah Daerah (Pertahanan, Keamanan, Politik in Justisi, Moneter/Fiskal Nasional dan Agama). Kemudian adanya urusan Pemerintahan Umum yang melekat dalam diri Presiden dibantu Gubernur tingkat Provinsi dan seterusnya.

“Sebelumnya, Pemilu 2024 telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik, namun pragmatism dampak praktik money politic pasca pelaksanaan Pemilu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai ASN untuk kembali menciptakan tatanan demokrasi yang baik,” tegasnya.

Mangala berharap, Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Pemprov Sulut bisa merumuskan isu-isu strategis, dan berdasarkan itu yang kemudian di bagian mana yang bisa diselesaikan sendiri.

“Mana yang dikoordinasikan dengan Pemprov Sulut dan mana yang membutuhkan tindak lanjut Pemerintah Pusat,” pintahnya.

Ia pun berharap dengan Rakor ini kiranya bisa menghasilkan daftar potensi yang menjadi kerawanan di kabupaten/kota yang perlu dilakukan solusi secara sinergis, baik kabupaten/kota dan provinsi.

“Termasuk kemudian kita mengevaluasi dinamika waktu Pemilu kemarin (pemilihan presiden dan legislatif), dan kemudian bisa menjadi bahan bagi kita dalam rangka kita menghadapi Pilkada serentak pada bulan November 2024 mendatang,” harapnya.

Hal yang sama juga diharapkan Kaban Kesbangpol Sulut Ferry Sangian S.Sos M.A.P.

Ia mengatakan, pelaksanaan Rakor yakni untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu serentak yakni Pemilihan Presiden dan Pemilihan legislatif awal tahun 2024 dan juga menanggapi isu-isu dan dinamika ditengah-tengah masyarakat.

“Dan selanjutnya kita akan membahas isu-isu yang nantinya akan dalam tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) karena tinggal 8 bulan lagi untuk Pilkada di Sulut,” ujarnya.

Kesbangpol lanjut Sangian, melaksanakan tugas-tugas dekosentrasi.

“Termasuk  keamanan dan deteksi-deteksi dini berkaitan dengan keamanan masyarakat,” tukasnya.

Sangian juga menambahkan, dari 15 kabupaten/kota ada isu-isu lokal dan isu-isu regional yang berkembang di masyarakat, dengan tahapan Pemilu dan persiapan Pilkada serentak tahun 2024 sehingga kami harapkan untuk tahapan-tahapan Pilkada Sulut makin aman dan terkendali.

“Sehingga  masyarakat yang memilih nanti kepala daerahnya, bisa merasa memiliki, bukan sekedar hanya memilih tapi tidak memiliki. Itulah tugas dan fungsi kita sebagai Badan Kesbangpol Sulut,” tandas Sangian.

Sebelumnya, Laporan kegiatan dibacakan Sekretaris Badan Kesbangpol Sulut, Jhoni Alexander Suak SE, M.Si.

(Ain)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *