MANADO Nusantaraline.com – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulut di ruang rapat Komisi I, baru-baru ini. Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan desa di daerah.
Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien Waworuntu, dengan dihadiri seluruh anggota komisi. Wakil Ketua DPRD Sulut sekaligus Koordinator Komisi I, Royke Anter, juga turut hadir dan memberikan sejumlah catatan penting terkait kinerja Dinas PMD.
Dalam rapat itu, Royke Anter menyoroti persoalan transparansi dan pembaruan data yang disampaikan pihak dinas. Ia menilai data yang digunakan masih belum mencerminkan kondisi terbaru di lapangan.
Menurutnya, keterlambatan pembaruan data dapat memengaruhi akurasi evaluasi program, termasuk dalam menilai capaian serapan anggaran di sejumlah kegiatan.
Ia juga mengungkapkan adanya program yang memiliki tingkat serapan anggaran rendah, bahkan ada yang baru mencapai sekitar 11 persen. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius dalam pengelolaan anggaran ke depan.
Anter menegaskan bahwa rendahnya serapan anggaran dapat menjadi pertimbangan dalam penyesuaian alokasi anggaran pada tahun berikutnya jika tidak segera dibenahi.
Selain itu, ia menekankan pentingnya koordinasi yang lebih baik antara Dinas PMD dan DPRD sebagai mitra kerja, terutama dalam memastikan setiap program berjalan sesuai sasaran dan dapat diawasi secara optimal.
Ia juga meminta agar DPRD, khususnya Komisi I, turut dilibatkan dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat desa agar distribusi program lebih transparan dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Anter juga memberikan dorongan kepada Dinas PMD Sulut yang saat ini masih dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas. Ia berharap adanya inovasi untuk mendorong lahirnya desa mandiri di Sulawesi Utara.
Menurutnya, Sulawesi Utara memiliki potensi besar untuk mengembangkan desa mandiri dan dapat menjadikan daerah lain sebagai contoh keberhasilan pembangunan berbasis desa.
Melalui evaluasi ini, DPRD Sulut berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif, khususnya Dinas PMD, semakin kuat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
(Rdk)
