MANADO Nusantaraline.com – Salah satu konsekuensi dari negara kesatuan sebagai mana yang dianut Indonesia adalah memposisikan Jabatan Gubernur bukan hanya sebagai kepala daerah, akan tetapi juga sebagai wakil pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah.
Sangat berbeda dengan bentuk negara federal yang hanya memposisikan gubernur sebagai kepala pemerintahan di masing-masing negara bagian.
Hal itu ditegaskan Dosen Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial (FISIP) Unsrat Ferry Daud Liando usai menjadi pembicara pada Rapat Kerja PDIP Sulut, Jumat 1 Desember 2023 di Hotel Yama Tondano.
Kegiatan tersebut di hadiri oleh Gubernur Sulut Prof Dr (HC) Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven Kandouw, Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Silangen serta Bupati/Walikota dan anggota-anggota DPRD Sulut, DPRD kabupaten/kota dari kader PDIP.
Lanjut dikatakan Liando, Fungsi Gubernur sebagai pemerintah pusat adalah menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia, memastikan kebijakan di daerah tidak bertentangan dengan visi negara serta mengkoordinasikan kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.
“Untuk ketiga tugas tersebut, gubernur mendapatkan tugas dekonsentrasi atau distribusi kewenangan,” paparnya.
Dalam kewenangan tertentu lanjut Liando, Gubernur bertindak atas nama presiden atau menteri.
Posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan dan koordinasi pemerintahan yang ada di wilayahnya.
“Jika ada kebijakan di tingkat kabupaten/kota yang menyimpang dari kebijakan negara, menyimpang dari kepentingan umum atau berpotensi adanya gangguan keamanan, maka wajib bagi gubernur untuk mencegah, mengoreksi ataupun membatalkannya,” terangnya.
Sangat Disayangkan Liando, karena selama ini banyak pemerintah kabupaten/kota yang tidak mengikuti ketentuan ini. Banyak kebijakan yang tidak sejalan dengan rencana pembangunan nasional atau koordinasi kebijakan yang langsung berhubungan dengan pemerintah pusat tanpa koordinasi dengan pejabat yang merupakan perangkat gubernur sebagai wakil pusat di daerah.
“Perbedaan latar belakang partai politik antar kepala daerah tidak harus menghilangkan mekanisme koordiansi, kontrol dan kolabarasi bersama antar tingkatan pemerintahan di daerah dalam mewujudkan masyarakat Sulut adil dan sejahtera,” tandas Liando.
(*/Ain)
