JAKARTA Nusantaraline.com — Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus melakukan pertemuan strategis dengan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr. Opsla di Jakarta, Selasa (4/10/2025).
Pertemuan ini bertujuan memperkuat kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulut dan Bakamla RI dalam menjaga keamanan serta pengawasan wilayah laut di kawasan utara Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Yulius menegaskan pentingnya pengawasan maritim di wilayah perbatasan laut Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina.
Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap masih maraknya aktivitas penyelundupan dan praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di wilayah tersebut.
“Laut adalah sumber kehidupan dan penggerak ekonomi masyarakat pesisir. Karena itu, perlu ada pengawasan ketat agar kegiatan ilegal tidak mengganggu keberlanjutan sumber daya laut,” ujar Gubernur Yulius.
Ia juga mendorong peningkatan sinergi antara Bakamla, aparat keamanan laut, dan pemerintah daerah, serta mengusulkan pelaksanaan patroli rutin dan program edukasi bagi para nelayan lokal.
Menanggapi hal tersebut, Laksdya TNI Dr. Irvansyah menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Gubernur Sulut terhadap isu keamanan maritim.
Ia menegaskan kesiapan Bakamla RI untuk memperkuat kehadiran di perairan Sulawesi Utara melalui peningkatan intensitas patroli laut, koordinasi lintas lembaga seperti TNI AL dan Polairud, serta pemanfaatan teknologi maritim untuk deteksi dini aktivitas mencurigakan.
“Sulawesi Utara memiliki posisi yang sangat strategis dalam jalur maritim Indonesia. Karena itu, kami berkomitmen memperkuat pengawasan di wilayah ini untuk menjaga kedaulatan dan keamanan laut nasional,” kata Kepala Bakamla.
Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat mengembangkan pos pengawasan maritim di beberapa titik strategis, termasuk wilayah perbatasan dengan Filipina serta kawasan perairan Kepulauan Talaud, Sangihe, dan Bitung. Fokus utama diarahkan pada pemberantasan kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan peredaran narkotika.
Selain itu, direncanakan pula pelatihan bersama bagi nelayan dan aparat daerah guna meningkatkan pemahaman tentang keselamatan serta hukum laut.
Pertemuan tersebut menjadi langkah penting dalam membangun sinergi antarlembaga demi menciptakan laut Sulawesi Utara yang aman, produktif, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pemerintah untuk menjaga stabilitas dan potensi maritim di kawasan utara Indonesia.
(Ain)
