MANADO Nusantaraline.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama pemerintah pusat mempercepat pelaksanaan berbagai program perumahan dan permukiman sepanjang 2026.
Salah satu program yang mendapat perhatian besar adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah. Tahun ini, Sulawesi Utara memperoleh tambahan kuota hingga 10.800 unit, jauh meningkat dibandingkan 747 unit pada 2025.
Penambahan tersebut mencapai 10.053 unit atau sekitar 1.346 persen dibandingkan kuota tahun sebelumnya.
Perkembangan program tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan 10.800 Unit Bedah Rumah, FLPP, penanganan kawasan kumuh, peningkatan sanitasi, Kredit Program Perumahan (KPP), hingga pembangunan rumah susun di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Rabu (30/9/2026).
Data yang dipaparkan menunjukkan, dari total 10.800 unit BSPS yang dialokasikan tahun ini, 4.533 unit sudah masuk tahap progres, sedangkan 224 unit telah selesai 100 persen.
Untuk dukungan pembiayaan, realisasi anggaran sementara tercatat Rp95,28 miliar, atau 41,83 persen dari total pagu sebesar Rp227,81 miliar.
Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menekankan agar peningkatan kuota tersebut diikuti dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, balai teknis dan pihak terkait lainnya.
Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya target maupun anggaran, tetapi dari sejauh mana manfaatnya benar-benar diterima masyarakat.
Selain membangun dan memperbaiki rumah masyarakat, pemerintah juga mengarahkan program pada peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Penanganan kawasan kumuh di wilayah tersebut mencakup area seluas 18,09 hektare.
Plt Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Rini Dyah Mawarty mengatakan, pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi.
Namun, pekerjaan fisik belum dimulai karena tahapan pengadaan barang dan jasa masih berlangsung.
“Untuk kumuh sendiri belum bisa dilaksanakan kegiatan fisiknya karena masih dalam proses pengadaan barang dan jasa,” ujar Rini.
Ia menjelaskan, proses lelang sebelumnya sempat mendapat sanggahan sehingga tahapan pengadaan harus kembali diproses. Sementara kontrak supervisi telah dilakukan dan tinggal menunggu dimulainya pekerjaan konstruksi.
Apabila tidak ada kendala, kontrak pelaksanaan konstruksi ditargetkan dilakukan pada 7 Oktober 2026.
Untuk penanganan kawasan kumuh tersebut, pemerintah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp6,2 miliar.
Persoalan sanitasi juga menjadi bagian dari intervensi pemerintah di Bolaang Uki.
Sebanyak 60 unit MCK baru akan dibangun lengkap dengan bilik dan septic tank. Selain itu, 21 unit MCK existing akan ditingkatkan kualitasnya agar memenuhi standar kesehatan.
Total terdapat 81 unit sanitasi yang masuk dalam program tersebut.
Di Desa Sondana, terdapat 48 unit, terdiri dari 32 pembangunan baru dan 16 peningkatan kualitas.
Kemudian Desa Tolondadu mendapat 26 unit, dengan rincian 24 pembangunan baru dan dua peningkatan kualitas.
Sementara Desa Tabilaa mendapat tujuh unit, terdiri dari tiga pembangunan baru dan empat peningkatan kualitas.
Pelaksanaan program sanitasi tersebut dilakukan melalui Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Utara.
Secara keseluruhan, program sanitasi di kawasan Bolaang Uki memiliki target 200 unit, dengan progres fisik yang telah mencapai 24,52 persen.
Percepatan sektor perumahan Sulut juga mencakup pembiayaan kepemilikan rumah bagi masyarakat.
Melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau KPR Subsidi, Sulawesi Utara memperoleh alokasi 14.854 unit pada 2026.
Dari jumlah tersebut, realisasi sementara telah mencapai 1.757 unit.
Sementara itu, penyaluran KUR Perumahan dan Rumah Subsidi tercatat sebanyak 791 debitur, dengan total realisasi mencapai Rp239,735 miliar.
Terdiri dari debitur supply sebanyak 24 debitur dengan nilai Rp101,425 miliar, serta debitur demand sebanyak 767 debitur dengan nilai Rp138,310 miliar.
Program hunian layak juga diarahkan melalui pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Untuk Rumah Susun MBR Manado, pemerintah menargetkan pembangunan satu tower dengan 44 unit hunian, termasuk prasarana, sarana dan utilitas (PSU).
Hingga saat ini, progres fisiknya tercatat 0,54 persen.
Di sisi lain, pelaksanaan program Bedah Rumah masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan.
Kendala yang ditemukan antara lain kelangkaan BBM jenis solar yang berpengaruh terhadap distribusi material bangunan. Persoalan tenaga kerja terampil juga menjadi tantangan, terutama untuk pelaksanaan program di wilayah kepulauan.
Dukungan pembiayaan turut datang dari Bank BPD Sulut. Hingga saat ini, bank tersebut telah membantu menyalurkan dana bantuan Bedah Rumah untuk 1.000 unit pada 2026.
Jumlah itu masih berpotensi bertambah menjadi 2.000 unit, dengan sasaran Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan dan Kepulauan Sitaro.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) terus melakukan koordinasi bersama Satker PKP Provinsi Sulut, balai terkait serta pemerintah kabupaten/kota.
Dengan tambahan kuota 10.800 unit, program perumahan di Sulawesi Utara kini tidak sekadar berorientasi pada pembangunan rumah.
Intervensi pemerintah juga diarahkan pada pembenahan kawasan kumuh, peningkatan sanitasi, perluasan akses kepemilikan rumah subsidi serta penyediaan hunian yang lebih layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Percepatan seluruh program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap kualitas lingkungan permukiman sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Sulawesi Utara.
(**/Ain)
