Gubernur Yulius Minta Penanganan Karhutla Berbasis Satu Data

MANADO, Nusantaraline.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperkuat koordinasi dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama dalam memastikan informasi yang digunakan seluruh instansi berasal dari sumber data yang sama.

Hal tersebut menjadi salah satu penekanan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Rabu (26/8/2026).

Dalam rapat tersebut, Gubernur Yulius meminta seluruh unsur terkait tidak menggunakan data secara terpisah. Menurutnya, keseragaman informasi menjadi bagian penting dalam menentukan langkah penanganan di lapangan.

Ia menegaskan, data mengenai kondisi karhutla, termasuk jumlah dan persebaran titik panas atau hotspot, harus terlebih dahulu dikonsolidasikan sebelum dijadikan dasar pengambilan keputusan.

“Data harus sama. Jangan membawa data masing-masing. Harus satu pintu,” tegas Yulius.

Gubernur Yulius menjelaskan, perbedaan informasi antar instansi berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam membaca situasi sebenarnya. Hal itu juga dapat memengaruhi penentuan lokasi prioritas yang membutuhkan penanganan segera.

Sebagai gambaran, Gubernur Yulius menyoroti kemungkinan adanya perbedaan antara data yang tercatat dengan kondisi faktual di lapangan. Sebuah wilayah bisa saja dilaporkan memiliki 15 titik panas, namun setelah dilakukan verifikasi ternyata hanya ditemukan lima titik.

“Jangan sampai dicek Manado di data 15, padahal cuma 5,” ungkapnya.

Karena itu, ia meminta proses verifikasi dilakukan secara cermat sehingga data hotspot yang disampaikan kepada pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi terkini.

“Data sebaran hotspot harus akurat,” katanya.

Gubernur Yulius juga mendorong seluruh instansi dan pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla untuk memperkuat komunikasi serta berbagi informasi secara terpadu. Menurutnya, pola kerja bersama akan membuat respons terhadap potensi kebakaran menjadi lebih cepat dan terarah.

Dengan adanya satu basis data, pemerintah dapat lebih mudah menentukan wilayah prioritas, mengerahkan personel maupun peralatan, serta mengambil langkah pencegahan sebelum kondisi berkembang lebih luas.

“Harus saling koordinasi. Data kita harus satu,” tandas Gubernur Yulius.

(Ain)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *