MANADO, Nusantaraline.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mulai memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga cabai menyusul ancaman dampak fenomena El Nino yang dapat mengganggu produksi dan distribusi pangan.
Langkah tersebut menjadi perhatian Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring, Senin (7/9/2026).
Rakor yang diikuti pemerintah daerah tersebut berlangsung dari Wisma Negara Bumi Beringin, Manado.
Dalam arahannya, Gubernur Yulius meminta seluruh perangkat daerah terkait bersama pemerintah kabupaten dan kota bergerak cepat mengamankan ketersediaan cabai. Komoditas ini dinilai strategis karena pergerakan harganya turut memengaruhi inflasi daerah.
Menurut Gubernur Yulius, potensi El Nino perlu diantisipasi sejak awal karena perubahan pola cuaca dapat berdampak terhadap ketersediaan air, produktivitas pertanian hingga pasokan pangan di pasar.
“Kita harus mengantisipasi sejak dini dampak perubahan cuaca dan El Nino terhadap produksi pangan. Jangan sampai gangguan produksi dan distribusi menyebabkan pasokan berkurang dan harga meningkat sehingga membebani masyarakat,” tegas Yulius.
Gubernur Yulius kemudian meminta dilakukan pemetaan terhadap produksi dan ketersediaan cabai di seluruh wilayah Sulut, terutama daerah yang menjadi sentra produksi.
Selain memastikan produksi tetap terjaga, pemerintah diminta mengawal distribusi agar pasokan dari sentra pertanian dapat tersalurkan dengan lancar ke pasar dan daerah-daerah konsumen.
Gubernur Yulius menegaskan, pemerintah tidak boleh menunggu hingga terjadi lonjakan harga. Jika produksi lokal diperkirakan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, langkah intervensi harus segera dilakukan.
Salah satunya dengan membuka akses pasokan cabai dari luar daerah.
“Apabila produksi dan pasokan lokal tidak mencukupi, kita harus segera membuka akses pasokan dari daerah lain. Pemerintah harus hadir memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan harga tetap terkendali,” ujarnya.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan kebutuhan masyarakat sehingga harga cabai tetap berada dalam batas yang wajar.
Arahan Gubernur itu langsung ditindaklanjuti jajaran Pemprov Sulut. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sulut, Jemmy Ringkuangan, AP, M.Si, mengatakan koordinasi akan diperkuat melibatkan perangkat daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah kabupaten dan kota, kelompok tani hingga pelaku distribusi.
“Tidak menunggu sampai gejolak harga semakin tinggi. Produksi lokal harus diamankan, distribusi harus lancar, dan apabila diperlukan, pasokan tambahan dari luar daerah harus segera difasilitasi untuk menjaga stabilitas harga,” kata Ringkuangan.
Ia menambahkan, pengendalian harga cabai tidak cukup dilakukan ketika harga sudah melonjak. Upaya pencegahan harus dimulai dari sisi produksi, stok, distribusi hingga mitigasi dampak perubahan iklim.
Pemprov Sulut juga akan memperkuat pemantauan harga serta ketersediaan berbagai komoditas pangan strategis secara berkelanjutan.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, petani, pelaku usaha, distributor serta masyarakat dinilai menjadi kunci agar stabilitas harga pangan tetap terjaga.
Dengan langkah tersebut, Pemprov Sulut berupaya memastikan potensi gangguan produksi akibat El Nino tidak berkembang menjadi persoalan baru bagi masyarakat, khususnya melalui lonjakan harga pangan.
Bagi pemerintah daerah, pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, tetapi memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.
(**/Ain)
