MANADO Nusantaraline.com – Komnas HAM menggelar dialog interaktif dengan Tema ‘Pilkada Ramah HAM’, Rabu (31/7/24), yang digelar di Balai Prajurit Batalyon Marinir Kota Bitung.
Dalam dialog Interaktif tersebut, mewakili Pemprov Sulut, Kaban Kesbangpol Sulut Fery Sangian, S,Sos,MAP menjadi salah satu narasumber dengan membawakan materi dengan judul ‘Kontestasi Tanpa Konflik Peran Aktif Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Pilkada Serentak Ramah HAM’.
Dalam kesempatan itu, Kaban Kesbangpol menekankan beberapa poin, yakni menggaris bawahi hak sipil dalam demokrasi di pelaksanaan pilkada serentak, tercatat 1,1 juta disabilitas di Indonesia memiliki hak pilih yang harus di fasilitasi oleh negara.
“Dalam hal ini KPU untuk melaksanakan hak sebagai warga negara,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu juga Kaban Kesbangpol menanggapi pertanyaan dari aktivis perempuan tentang 8 Kriteria Kepala Daerah sadar HAM, secara khusus calon kepala daerah berintegritas tidak pernah terpidana karena Korupsi dalam Sadar ke 4.
Kaban Kesbangpol menanggapi dengan tegas dan memberikan contoh seorang ASN terkena kasus Tipikor di putuskan Pengadilan terbukti bersalah maka ASN yang bersangkutan di berhentikan dan tidak menerima hak Pensiun.
“Jika ada peserta kontestasi Pilkada pernah di jatuhkan pengadilan terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi, kemudian menjadi Kepala daerah terpilih sesuai aturan, yang bersangkutan sebagai Kepala Daerah juga melekat. Pembina Kepegawain daerah bagaimana caranya dalam pelaksanaan pemerintahan akan membina bawahannya untuk tidak melakukan korupsi,” paparnya, sembari mengatakan, oleh sebab itu, perlu ditindak lanjuti dengan regulasi untuk mempertegas hal ini.
Turut hadir dalam dialog interaktif tersebut Komnas HAM RI, Bawaslu Sulut Donny Rumagit, dari unsur Polda Direktorat Hukum dan HAM Polda Sulut.
(Ain)
