MANADO Nusantaraline.com – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat evaluasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulut untuk meninjau pelaksanaan program serta penggunaan anggaran tahun berjalan. Dalam pertemuan tersebut, perhatian anggota dewan tertuju pada realisasi program pemberdayaan lembaga masyarakat yang memiliki alokasi anggaran miliaran rupiah.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I, Braien Waworuntu, dihadiri sejumlah anggota dewan serta jajaran Dinas PMD Sulut. Agenda utama pertemuan adalah mengevaluasi capaian program dan memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan berjalan sesuai target.
Salah satu sorotan datang dari anggota Komisi I, Hillary Julia Tuwo, yang mempertanyakan laporan realisasi anggaran program pemberdayaan lembaga masyarakat. Berdasarkan dokumen yang diterima DPRD, anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut masih terlihat belum terealisasi pada periode pelaporan yang disampaikan.
Menurut Hillary, besarnya anggaran yang tersedia seharusnya diimbangi dengan informasi pelaksanaan kegiatan yang jelas dan terukur. Ia menekankan pentingnya pembaruan data secara berkala agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan maksimal serta memperoleh gambaran yang akurat mengenai progres program pemerintah.
Dalam rapat tersebut, Hillary meminta penjelasan terkait status pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, termasuk program yang melibatkan Posyandu dan Tim Penggerak PKK di daerah.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PMD Sulut, Novita Lumintang, menjelaskan bahwa data yang menjadi dasar laporan masih menggunakan posisi realisasi hingga akhir Maret 2026. Karena itu, sejumlah kegiatan yang dilaksanakan setelah periode tersebut belum tercantum dalam dokumen yang diterima DPRD.
Ia menyebutkan bahwa sejak memasuki triwulan berikutnya, beberapa program telah berjalan, termasuk kegiatan yang melibatkan PKK dan Posyandu tingkat provinsi. Menurutnya, proses pelaksanaan program tetap berlangsung sesuai rencana meskipun belum seluruhnya tergambar dalam laporan awal.
Novita juga menjelaskan bahwa sebagian anggaran digunakan untuk mendukung program pelayanan masyarakat melalui bantuan kebutuhan gizi bagi kelompok rentan seperti lansia, bayi, dan ibu menyusui. Bantuan tersebut telah didistribusikan ke berbagai daerah di Sulawesi Utara melalui kegiatan yang melibatkan pemerintah kabupaten dan kota.
Selain itu, anggaran juga dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan rapat koordinasi dan kegiatan pembinaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun daerah. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program pelayanan dasar kepada masyarakat.
Meski demikian, Dinas PMD Sulut berkomitmen untuk menyampaikan laporan yang lebih rinci kepada DPRD guna memberikan gambaran lengkap mengenai realisasi anggaran dan capaian program yang telah dilaksanakan.
Melalui rapat evaluasi tersebut, Komisi I DPRD Sulut menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pembaruan data secara berkala agar setiap penggunaan anggaran daerah dapat dipantau dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Utara.
(*/rdk)
