MANADO Nusantaraline.com – Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus membatalkan rencana kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dinilai sebagai bukti nyata kepemimpinan yang terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Partai Golkar Sulawesi Utara menyebut kebijakan tersebut lahir dari keberanian seorang pemimpin untuk berpihak pada kepentingan rakyat.
Ketua DPD I Partai Golkar Sulut Christiany Eugenia Paruntu (CEP) melalui Sekretaris Partai Golkar Sulut Raski Mokodompit menyampaikan, pembatalan kenaikan PKB menunjukkan bahwa Gubernur Yulius Selvanus tidak sekadar menjalankan kewenangan fiskal, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial ekonomi yang dirasakan langsung oleh warga.
“Pak Gubernur Yulius Selvanus memilih mendengar suara rakyat. Ini keputusan yang mencerminkan kepemimpinan yang bijak dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” kata legislator DPRD Sulut ini.
Golkar Sulut menilai, dalam kondisi ekonomi yang masih memerlukan penguatan, kebijakan menahan beban pajak merupakan langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas sosial di daerah. Menurut Golkar, keputusan tersebut juga memberi kepastian bagi masyarakat yang sempat khawatir dengan rencana kenaikan PKB.
Raski menegaskan bahwa langkah Gubernur Yulius Selvanus seharusnya menjadi standar baru dalam pengambilan kebijakan publik di Sulawesi Utara, khususnya bagi para kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota.
“Kebijakan yang berpihak kepada rakyat seperti ini harus menjadi prinsip bersama. Pemimpin daerah tidak boleh membuat keputusan yang justru menambah beban masyarakat,” tegasnya.
Partai Golkar Sulut optimistis, dengan pendekatan kepemimpinan yang mengutamakan dialog dan kepentingan publik, pembangunan Sulawesi Utara akan berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan. Golkar menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah provinsi yang sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sulawesi Utara akan bergerak maju jika dipimpin dengan hati dan keberanian untuk membela rakyat,” pungkas Raski.
(*)
