MANADO Nusantaraline.com – Harapan masyarakat Sulawesi Utara menjadikan KEK Industri dan KEK Pariwisata Likupang bakal terwujud.
Namun kini KEK Industri dan KEK Pariwisata bagaikan mitos bagi masyarakat Nyiur Melambai. Nyatanya setelah pemerintah pusat tidak memberikan dukungan penuh.
“KEK menjadi harapan serta impian masyarakat untuk mandiri dan benar benar memiliki daya saing daerah, apalagi memasuki perdagangan dunia. Kemudian didukung jalan maritim perdagangan dunia khusus Asia Pasifik,” ujar Ventje Pinontoan.
Hal ini, baik regulasi maupun insentif modal bangun 2 KEK Pemerintah Pusat abaikan. Di satu sisi dan disisi lain, banyak tanah bermasalah di kawasan 2 KEK tersebut yang sulit dibebaskan.
Amat terlebih ada tanah negara yang sudah habis kontrak masih ditahan oleh salah satu BUMN untuk dikembalikan ke Negara dan dipergunakan untuk kawasan KEK Pariwisata Likupang.
Sehingga hal tersebut menghambat perencanaan kawasan Pariwisata oleh Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE akan menjadi Prime Mover Motor Penggerak Utama Perekonomian Sulut.
Begitu juga kawasan KEK Industri terhambat karena kepemilikan tanah yang sudah bertahun tidak tuntas.
“Ini akan mengganggu iklim investasi dikawasan tersebut. Ini harus menjadi perhatian,” ujar Ventje Rumambi.
Hal senada disampaikan Delbert Mongan bahwa regulasi dipercepat termasuk pengelola KEK harus ada yang berkemampuan khusus untuk tarik investasi.
Baik pariwisata dan industri serta Dewan KEK jangan tidur nyenyak. Begitu juga instansi terkait Dinas Perdagangan dan Industri bersama BAPEDA harus proaktif.
“Master Plan dan Peta jalan KEK ini benar -benar harus diseriusi termasuk amankan dalam tata ruang dan Alokasi dana harus diperjuangkan,” ujar Delbert Mongan.
Saat ini Tim Koordinasi Keasistenan Dua Pemprov gerak cepat, karena saya melihat agak lamban kerjanya perusahan daerah.
Pengelola KEK harus diganti segera karena kurang kemajuan, begitu juga pembaharuan badan usaha atau perusahan daerah segera dilakukan, karena ini dipastikan akan lambat.
Hal ini akan menjadi kendala utama percepatan pembangunan KEK. Begitu juga rencana strategis KEK sebaiknya dikaji matang termasuk anggaran yang disediakan.
Sejujurnya KEK Industri adalah Ruang terbuka bangkitkan Pabrikan terbesar se Indonesia.
Begitu juga ekspor import kita dibuka luas, dan saatnya amankan kawasan KEK Likupang dengan membuka akses dari Airport Sam Ratulangi mengunjungi kawasan KEK Likupang dengan jalan lurus.
“Sejujurnya tahun sebelumnya sudah dibebaskan namun dukungan Pemerintahan Pusat anggaran masih kurang. Padahal investor sudah antri tapi dukungan pusat dulunya hampir Rp 30 triliun tidak kunjung tiba dari kedua KEK tersebut,” ujar Delber Mongan.
Sementara bagi Ventje Rumambi megatakan, hal inilah tantangan terbesar YSK – Victory bagi rakyat Sulut.
“Saya sarankan harus ada Tim Terpadu amankan kedua KEK ini, termasuk keterlibatan TNI POLRI, yang paling penting sinergitas dan kolaborasi baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten kota yang ada.
“Namun saya percaya apabila ini dipaparkan dan ditangani langsung oleh Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus maka dipastikan tuntas, amat terlebih Gubernur dekat dengan Presiden RI Prabowo Subianto,” ujar Ventje Rumambi.
(Ain)
