MANADO Nusantaraline.com – DPRD Provinsi Sulawesi Utara resmi menggelar Rapat Paripurna untuk menetapkan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Sulut Tahun Anggaran 2026. Agenda yang digelar di Kantor DPRD Sulut pada Selasa, 18 November 2025 itu menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan arah pembangunan daerah tahun depan.
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas proses pembahasan yang berjalan tertib dan produktif hingga menghasilkan kesepakatan bersama. Ia menegaskan bahwa melalui paripurna tersebut, pemerintah dan DPRD juga menyetujui Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2025.
“Saya memberikan apresiasi kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Sulut atas kerja sama yang terjalin selama proses pembahasan KUA-PPAS,” ungkap Gubernur.
Menurutnya, berbagai masukan, koreksi, hingga kritik konstruktif yang diberikan telah memperkaya dan memperkuat kualitas dokumen anggaran yang disusun.
Gubernur Yulius menjelaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara serta kemampuan fiskal daerah.
“Kondisi keuangan yang terus disesuaikan dengan dinamika ekonomi menjadi dasar penyusunan kebijakan, sementara kontribusi legislatif turut memastikan dokumen tersebut tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur Yulius menegaskan bahwa KUA-PPAS 2026 telah diselaraskan dengan arah kebijakan nasional.
“Dokumen yang telah ditandatangani ini akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing untuk tahun 2026,” tukasnya.
Menutup sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan fokus pembangunan Sulawesi Utara tahun depan, yakni “Penguatan Sumber Daya Manusia, Agrobisnis, dan Pariwisata yang Didukung Regulasi dan Inovasi.”
Ia meminta seluruh perangkat daerah memusatkan perhatian pada program prioritas yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Penandatanganan nota kesepakatan KUA–PPAS 2026 menjadi penanda dimulainya penyusunan program kerja pemerintah daerah secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan menuju Sulawesi Utara yang semakin maju,” tandas Gubernur Yulius.
(Ain)
