MANADO Nusantaraline.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara membuka pintu seluas-luasnya bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut yang mulai melakukan pemeriksaan atas kinerja pengelolaan pangan daerah. Proses audit ini digelar di ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur, Senin (17/11/2025).
Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Viktor Mailangkay, yang mewakili Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus menegaskan bahwa Pemprov Sulut menyambut kegiatan tersebut sebagai bagian dari komitmen terhadap keterbukaan informasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintah.
“Pemeriksaan dari BPK ini bukan kegiatan rutin semata, melainkan momentum untuk memperbaiki dan memperkuat sistem pengelolaan pangan yang pada akhirnya berpengaruh langsung pada kesejahteraan warga,” ujar Wagub Viktor.
Ia memastikan bahwa seluruh perangkat daerah wajib memberikan dukungan penuh, mulai dari penyediaan dokumen, akses lapangan, hingga koordinasi teknis.
Menurutnya, keselarasan kerja antara Pemprov dan BPK menjadi kunci terciptanya evaluasi yang menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya meminta setiap OPD bersikap terbuka, cepat merespons, serta kooperatif. Hasil pemeriksaan akan memberi gambaran objektif mengenai apa yang perlu diperbaiki dan langkah apa yang harus diperkuat ke depan,” tukasnya.
Wagub Viktor menambahkan bahwa penguatan akuntabilitas dan transparansi merupakan bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang bersih.
Wagub Viktor juga menekankan bahwa isu ketahanan pangan kini menjadi perhatian strategis karena mencakup stabilitas ekonomi, ketersediaan pangan, pencegahan kerentanan sosial, hingga keberlanjutan pembangunan daerah.
Karena itu, Pemprov Sulut, katanya, telah menyiapkan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan agar proses pemeriksaan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan tata kelola sektor pangan di Sulawesi Utara.
(Ain)
