MANADO Nusantaraline.com – Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan MBG bersama Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Sulut, Selasa (28/10/2025).
Hal ini dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk terus memperkuat sinergi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.
Dalam arahannya, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang harus diimplementasikan secara merata hingga ke kabupaten dan kota.
“Program ini, tidak sekadar soal penyediaan makanan, tetapi merupakan langkah nyata dalam memperbaiki status gizi masyarakat, terutama bagi pelajar dan anak-anak di usia sekolah,” ucap Gubernur Yulius,
Lanjut dikatakan Gubernur Yulius, Program ini adalah bagian dari investasi jangka panjang untuk membentuk generasi Sulawesi Utara yang sehat, cerdas, dan produktif.
“Karena itu, seluruh pemangku kepentingan di daerah harus bergerak bersama memastikan implementasinya berjalan efektif,” tegas Gubernur Yulius.
Gubernur Yulius juga menyoroti masih adanya beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Utara yang belum mencatatkan penerima manfaat program MBG.
“Saya minta dukungan dan intervensi dari BGN agar pelaksanaan program dapat menjangkau seluruh wilayah,” harapnya.
Karena, tambah Gubernur Yulius, masih ada daerah yang mencatatkan nol penerima manfaat.
“Untuk itu, kami membutuhkan dukungan dan pendampingan dari Badan Gizi Nasional agar program ini dapat menyentuh seluruh sasaran di Sulawesi Utara,” tukasnya:
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, memberi apresiasi atas langkah cepat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyiapkan pelaksanaan program ini.
“BGN siap mendukung penuh pemerintah daerah dalam memastikan standar pelaksanaan dan pengawasan program MBG berjalan sesuai pedoman nasional,” tandasnya:
Diketahui, Rakor ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain penguatan koordinasi lintas sektor, percepatan validasi data penerima manfaat, serta optimalisasi peran pemerintah daerah dalam pemantauan pelaksanaan di lapangan.
Dalam Rakor turut dihadiri Wakil Gubernur Sulut, Victor Mailangkay, jajaran Forkopimda Sulut, bupati dan wali kota se-Sulut, dan pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Sulut.
(Ain)
