MANADO Nusantaraline.com – Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali menegaskan posisinya sebagai wilayah maritim strategis di Indonesia, dengan 353 pulau yang tersebar di sepanjang garis pantai sejauh 2.442 kilometer dan wilayah laut yang mencapai lebih dari 5 juta hektar.
Potensi besar ini menjadi sorotan dalam pertemuan antara Pemerintah Provinsi Sulut dan tim lintas kementerian di ruang FJ Tumbelaka, Kantor Gubernur Sulut, Selasa (4/10/2025).
Wakil Gubernur Sulut, Victor Mailangkay, mewakili Gubernur Yulius Selvanus dalam menerima rombongan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, serta Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Bareskrim Polri.
Dalam forum audiensi yang berlangsung hangat tersebut, pembahasan difokuskan pada penguatan tata kelola perikanan tangkap nasional dan peningkatan penerimaan negara dari sektor kelautan di Sulawesi Utara.
“Sulawesi Utara memiliki potensi ikan lestari yang sangat besar, mencapai sekitar 1,84 juta ton per tahun. Namun, pengelolaannya harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan mengacu pada regulasi yang kuat,” ungkap Wagub Victor.
Ia menegaskan pentingnya penerapan aturan yang tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 agar potensi sumber daya laut dapat dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan.
Pertemuan ini turut dihadiri Direktur Usaha Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap KKP, Ukon Ahmad Furkon; Tenaga Ahli Menteri KKP Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan, Mohamad Abdi Suhufan; serta Ketua Satgassus Mabes Polri, Hotman Tambunan.
Sejumlah isu krusial turut diangkat, seperti penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pemilik kapal, rumitnya perizinan bagi nelayan kecil, dan mahalnya pemasangan sistem pemantauan kapal (Vessel Monitoring System/VMS).
Dari diskusi tersebut, beberapa solusi disepakati, antara lain penyederhanaan izin untuk nelayan kecil sesuai Permen KKP Nomor 10 Tahun 2024, pembagian yang lebih adil untuk PNBP antara pusat dan daerah, serta relaksasi kewajiban VMS bagi kapal berukuran kecil dengan dukungan bantuan perangkat dari pemerintah.
Wagub Victor berharap hasil pertemuan ini menjadi langkah konkret memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola perikanan yang efektif dan transparan.
“Sinergi ini penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan memberi kontribusi nyata bagi pembangunan nasional,” tandasnya.
(Ain)
