MANADO Nusantaraline.com – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Henry Walukow, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Sulut bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulut.
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas PMD Sulut, Novita Lumintang, bersama jajaran terkait.
Dalam kesempatan itu, Walukow meminta pemerintah daerah melalui Dinas PMD mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan dan bimbingan teknis bagi anggota BPD di seluruh desa di Sulawesi Utara.
Menurut politisi Partai Demokrat tersebut, BPD memiliki peran penting sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan desa.
Ia menilai anggota BPD perlu dibekali kemampuan yang memadai agar dapat menjalankan fungsi pengawasan serta pengawalan pembangunan desa secara maksimal.
Selain membahas penguatan BPD, Hendri juga menyoroti kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di sejumlah daerah di Sulut, termasuk Minahasa dan Minahasa Utara.
Menurutnya, kesiapan perangkat desa dan lembaga desa sangat berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan desa, terutama dalam menghadapi tahapan Pilkades.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas PMD Sulut, Novita Lumintang, menjelaskan pihaknya terus melakukan koordinasi untuk memperkuat peran BPD di Sulawesi Utara, termasuk melalui kerja sama dengan pihak kejaksaan terkait penguatan kelembagaan desa.
Ia menyebutkan saat ini terdapat sekitar 1.157 desa di Sulawesi Utara yang memiliki anggota BPD aktif. Jumlah anggota BPD di setiap desa berkisar antara lima hingga sembilan orang sesuai ketentuan pemerintah.
Novita mengakui masih terdapat keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas BPD. Meski demikian, berbagai kegiatan pembinaan dan koordinasi tetap berjalan di sejumlah daerah.
Beberapa wilayah seperti Minahasa, Bolaang Mongondow, dan Minahasa Utara disebut aktif mengikuti kegiatan koordinasi bersama kementerian melalui rapat virtual dan pertemuan daring lainnya.
PMD Sulut berharap penguatan kapasitas aparatur dan lembaga desa dapat mendukung terciptanya pemerintahan desa yang lebih profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
(Rdk)
