Rhesa Waworuntu Pimpin RDP Komisi I DPRD Sulut dengan Dinas PMD

MANADO Nusantaraline.com  – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyoroti pemanfaatan dana desa dan persiapan pemilihan hukum tua (Pilhut) serentak dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulut, Senin (26/10).

RDP tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut, Rhesa Waworuntu. Dalam pertemuan itu, sejumlah hal terkait penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi perhatian komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan tersebut.

Salah satu hal yang disoroti adalah pemanfaatan dana desa. Komisi I menekankan pentingnya penggunaan anggaran tersebut agar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Pengelolaan dana desa dinilai perlu mendapat perhatian agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Selain itu, Komisi I turut menyinggung pelaksanaan Pilhut serentak di sejumlah daerah di Sulawesi Utara. Persiapan pemilihan tersebut perlu diikuti dengan penyampaian informasi yang jelas kepada pemerintah desa maupun masyarakat.

Komisi I berharap Dinas PMD Sulut terus menyosialisasikan berbagai ketentuan terbaru terkait pelaksanaan Pilhut. Dengan demikian, pemerintah desa dan pihak-pihak yang terlibat dapat memahami aturan yang berlaku sebelum tahapan pemilihan dilaksanakan.

Sosialisasi dinilai penting untuk membantu pelaksanaan Pilhut berjalan sesuai ketentuan serta meminimalkan potensi persoalan akibat kurangnya pemahaman terhadap aturan.

Dalam RDP tersebut, Komisi I juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas PMD Sulut yang terlibat aktif bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam program Jaksa Garda Desa (JAGA Desa).

Program tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan aparat kejaksaan dalam mendukung pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui program JAGA Desa, pendampingan dan pemahaman hukum diharapkan dapat membantu pemerintah desa menjalankan tugasnya, termasuk dalam pengelolaan anggaran desa.

Komisi I DPRD Sulut berharap koordinasi antara Dinas PMD dan Kejaksaan Tinggi Sulut terus diperkuat, sehingga pengelolaan dana desa dapat berjalan sesuai aturan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

RDP ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, khususnya dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa di Sulawesi Utara.

(Rdk)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *