JAKARTA Nusantaraline.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memastikan sejumlah program perumahan strategis segera direalisasikan setelah Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling, melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, pada Jumat (27/02/2026).
Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen dukungan pemerintah pusat terhadap penyediaan hunian yang lebih luas dan merata bagi masyarakat Sulut.
Salah satu agenda prioritas adalah pembangunan tahap awal Rumah Susun (Rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Manado. Program ini ditujukan untuk memperluas akses hunian layak, khususnya bagi warga dengan keterbatasan ekonomi.
Selain rusun, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga mendapat tambahan signifikan. Tahun ini, sebanyak 8.000 unit rumah akan direnovasi melalui skema bedah rumah, meningkat dibanding alokasi sebelumnya.
Untuk sektor rumah subsidi, pemerintah mengalokasikan 7.000 unit melalui BP TAPERA. Tak hanya itu, sekitar 400 hingga 600 unit rumah juga disiapkan secara khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), personel TNI dan Polri, atlet, serta tokoh agama di wilayah Sulut.
Dukungan pemerintah tidak berhenti pada pembangunan fisik semata. Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas penguatan sektor ekonomi lokal. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan memperoleh subsidi bunga sebesar 5 persen.
Sementara pengembang lokal mendapat akses dukungan pembiayaan hingga Rp50 miliar guna mempercepat realisasi proyek perumahan.
Sebagai langkah tanggap bencana, pemerintah juga merencanakan pembangunan rusun khusus bagi warga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) yang terdampak banjir pada awal 2026.
Untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan tersebut, Menteri PKP dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara pada April 2026 guna memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.
(Ain)
