MANADO, Nusantaraline.com – Akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak di Sulawesi Utara menunjukkan perkembangan pesat sepanjang 2026. Pemerintah pusat menggenjot Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan peningkatan kuota yang jauh melampaui tahun sebelumnya.
Kenaikan tersebut terungkap dalam agenda peluncuran program perumahan yang digelar di Manado, Rabu (8/4/2026).
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati, menegaskan bahwa ekspansi program ini merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat.
Data menunjukkan lonjakan signifikan, dari 748 unit BSPS pada 2025 menjadi 8.198 unit di tahun 2026. Secara nasional, peningkatan juga terjadi drastis dengan capaian dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit.
Tak hanya pembangunan fisik, dukungan pembiayaan turut diperkuat. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan yang baru berjalan mencatat realisasi mencapai Rp10,8 triliun hingga awal April 2026.
Dalam kesempatan yang sama, Bank Negara Indonesia (BNI) mencatat pencapaian tertinggi selama masa sosialisasi program dengan total pembiayaan Rp206,3 miliar untuk 453 nasabah.
Penguatan sektor perumahan ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari perbankan, lembaga pembiayaan, hingga program pemberdayaan ekonomi.
Kehadiran Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekaar menjadi salah satu penopang peningkatan kapasitas ekonomi keluarga, khususnya bagi perempuan pelaku usaha mikro.
Di daerah, capaian juga terlihat dari peningkatan realisasi rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Jumlahnya naik 41 persen, dari 2.146 unit pada 2024 menjadi 3.015 unit pada 2025.
Di tengah tingginya backlog perumahan, pemerintah mulai mengarahkan kebijakan pada pembangunan hunian vertikal melalui regulasi rumah susun subsidi. Sejumlah kemudahan ditawarkan, seperti tenor pinjaman hingga 30 tahun, suku bunga tetap, serta peningkatan luas hunian dari 30 menjadi 45 meter persegi.
Selain itu, upaya memperkuat kepastian hukum kepemilikan juga dilakukan melalui program sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih memiliki lahan berstatus girik.
Rangkaian kegiatan peluncuran turut diisi dengan pemberian penghargaan kepada nasabah program Mekaar yang dinilai berhasil mengembangkan usaha. Sekitar 300 perempuan pelaku usaha mikro hadir, menandai keterkaitan erat antara pembangunan
perumahan dan penguatan ekonomi rakyat.
Dengan tren peningkatan yang terus bergerak naik, Sulawesi Utara kini mulai diarahkan sebagai salah satu daerah percontohan dalam percepatan program perumahan nasional.
(*/Ain)
