MANADO Nusantaraline.com – DPRD Provinsi Sulut menggelar Rapat pembahasan LKPJ bersama Dinas Pangan.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Pansus, Inggrid Sondakh menanyakan kepada Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), terkait persoalan pangan yang dihadapi di tahun 2024.
Menanggapi hal itu, Plt Kadis Ketahanan Pangan Daerah, Frangky Tintingon, menjawab.
Katanya, Sulut daerah rawan gempa dan ada beberapa daerah yang rentan rawan pangan. Otomatis perlu dipersiapkan cadangan pangan, bukan cuman satu komoditi, melainkan II komodit.
“Kedua, terkait stabilisasi pasokan harga pangan. Kami telah mengusulkan kepada Bapak Sekprov (Sekretaris Provinsi) Sulut dan meminta dukungan dari bapak-Ibu dalam rangka stabilisasi pasokan harga pangan untuk menahan inflasi, dari Dinas Pangan sendiri ada beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu gerakan pangan murah, untuk tahun 2024 gerakan pangan murah ini mendapatkan dana dari DIS (Dana Insentif Fiskal) yang saat itu sedikit terhambat, sehingga direalisasi juga tidak 100%, mengingat saat itu ada edaran dari Menteri dalam negeri (Kemendagri) untuk menunda, dikarenakan ada Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah),” ungkapnya, Selasa (15/4/25).
Lanjut dikatakan Kadis Franky, Dinas Ketahanan Pangan tetap melaksanakan kegiatan tersebut dengan waktu yang mepet, kemudian dimaksimalkan.
“Dan itu kami usulkan di anggaran induk, sehingga kami bisa mengadakan intervensi. Contoh baru-baru ini, terjadi kenaikan harga cabe, tepatnya hari raya idul fitri maupun natal. Melihat hal ini, langsung melakukan intervensi melalui bantuan fasilitasi distribusi pangan dengan mengambil cabe dari Makasar, mengingat harga saat itu hampir Rp. 200.000,” kata Kadis.
Kadis Franky menyampaikan, bahwa pihaknya menubsidi melalui anggaran Badan Pangan dan menggunakan distributor untuk dijual dengan harga yang sama dengan daerah asal.
“Bahkan tahun kemarin kami menjual cabe itu hanya seharga Rp. 65.000, sehingga ini sangat berdampak dan berpengaruh, hal ini dilakukan untuk menekan adanya pengepul yang menaikan harga,” tuturnya.
“Untuk itu, kami mengusulkan dan meminta adanya kendaraan keliling. Selama ini, kami menyediakan tenda yang bekerja sama dengan Bank Indonesia, ke depannya kalau sudah punya kendaraan keliling, itu tinggal parkir buka dan langsung dijual kemasyarakatan dengan 10 komoditi, seperti beras, rica, bawah merah, bawang putih, gula, minyak, daging ayam, telur, dan masih banyak, ini sangat membantu,” terangnya.
Lanjut tanya Inggrid, misalnya jika ada kendaraan keliling ini, apakah membawa dampak yang signifikan? karena kalau seperti itu, berarti harus direkomendasikan.
Frangky menjawab, sangat berdampak karena mobile. “Kemudian kita memiliki kios pangan yang statis di daerah Pomorow yang menjual bahan pangan pokok, tapi kalau kendaraan mobile lebih baik, dikala ada isu kenaikan harga,” jelasnya.
“Kami ingin menyampaikan dengan dukungan APBN di Dinas Ketahanan Pangan terdapat petugas numerator untuk produsen dan konsumen yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota,” ucapnya.
Ia pun menambahkan berdasarkan dari petugas numerator, mereka sudah sejak pukul 7 pagi di pasar-pasar tradisional untuk memberikan intervensi.
(*/Ain)
