MANADO Nusantaraline.com – Asisten 1 Pemprov Sulut Denny Mangala membuka kegiatan Rapat koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Umum Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 yang di gelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulut, di hotel Gran Puri Manado, Senin (17/04/2023).
Dalam kesempatan itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sulut Denny Mangala mengatakan, didalam UU 23 Tahun 2014 kita mengenal bahwa dalam konteks otonomi daerah, ada tiga urusan pemerintahan, yang pertama yakni utusan absolute, urusan absolute ini tidak bisa diserahkan ke daerah, tapi hanya di pusat, kedua urusan pemerintahan wajib, ada yang pelayanan dasar dan tanpa pelayanan dasar. Kemudian yang ketiga urusan pemerintahan umum.
“Nah ini menjadi topik didalam rapat koordinasi hari ini,” ujar Mangala.
Urusan pemerintahan umum ini, lanjutnya, adalah merupakan tugas presiden, tapi untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum ini didaerah, presiden dibantu oleh gubernur, dan bupati/walikota.
Mangala melanjutkan, Menjelang pelaksanaan Pilkada dan Pemilu serentak pada 2024 mendatang, semua pihak diingatkan untuk menyikapi terjadinya potensi konflik di tengah masyarakat.
“Penanganan konflik sosial harus diantisipasi, hal ini membutuhkan dukungan semua pihak. Baik tokoh agama dan masyarakat,” ungkapnya.
Mangala menambahkan, konflik sosial yang terjadi di Sulut, sejauh ini dapat ditangani dengan baik. Begitu juga dengan titik-titik kerawanan.
Memang masih ada satu dua titik kerawanan, tetapi karena ada peran Kesbangpol, hal itu dapat diantisipasi dan dikendalikan.
Ia juga menyebut bahwa, Sulut sebagai daerah yang dikenal dengan kerukunannya, khususnya menyambut pilkada dan pemilu serentak 2024 ini, diharapkan tetap mengedepankan demokrasi.
“Kita akan diperhadapkan agenda nasional yang belum pernah terjadi, pemilu serentak pada 14 Februari 2024 dan pilkada serentak pada 27 November 2024. Pasti akan banyak dinamikanya. Kesbangpol sebagai tim intelijen dan pembina politik, bagaimana membina sehingga pelaksanaan pilkada dan pemilu agar dapat berjalan baik,” ujarnya sembari menambahkan agar Kesbangpol juga dapat mengawal demokrasi.
“Kawal demokratisasi supaya bisa naik kelas,” tandasnya.
Selain itu, Mangala juga menyampaikan akan adanya ideologi transnasional yang harus dibendung dengan ideologi Pancasila.
“Di Sulut belum terlihat, ideologi ini dapat dibendung dengan memberikan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.
Menghadapi turbulensi di tengah kemajemukan saat ini, Mangala juga mengingatkan untuk terus mengedepankan kesatuan dan persatuan.
“Mempersatukan kompleksitas merupakan suatu pekerjaan yang luar biasa,” pungkasnya.
Sementara itu, ditempat yang sama, Kepala Badan Kesbangpol Sulut, Ferry Sangian menyampaikan, kegiatan yang melibatkan kabupaten/kota ini, akan me-manage dan menangkal berbagai isu negatif. Terutama melalui penyebaran informasi di media sosial yang sifatnya hoaks atau informasi bohong.
“Masyarakat seringkali cepat menangkap informasi yang belum pasti kebenarannya. Menyikapi kondisi ini Kesbangpol harus cepat menangkal dengan menyampaikan klarifikasi. Hal ini penting, karena berkaitan dengan keamanan,” tukas Sangian.
(ain)
