MANADO Nusantaraline.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan penjelasan Gubernur Sulut Yulius Selvanus terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen, berlangsung di ruang paripurna DPRD Sulut, Rabu (20/08/2025). “Rapat paripurna dalam rangka penyampaian penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Perubahan APBD 2025 dibuka dan terbuka untuk umum,” ujar Silangen saat membuka rapat.
Dalam penyampaiannya, Gubernur Yulius menegaskan bahwa penyusunan perubahan APBD dilaksanakan secara hati-hati dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku. Ia merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 sebagai pedoman utama.
“Perubahan APBD ini merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemprov Sulut tahun anggaran 2024, sekaligus menyesuaikan asumsi pendapatan dan pembiayaan daerah,” jelas Yulius.
Meski terjadi penyesuaian postur anggaran, tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 tetap dipertahankan, yakni Sulut Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
Tema tersebut dijabarkan dalam tujuh prioritas pembangunan daerah, meliputi:
- Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik bebas KKN.
- Penguatan SDM yang berkualitas dan bebas narkoba, termasuk pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, dan olahraga.
- Pembangunan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kelautan.
- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk danau, tambang, dan energi.
- Peningkatan daya saing ekonomi daerah melalui investasi, UMKM, koperasi, dan BUMN.
- Penanggulangan kemiskinan, stunting, dan pengangguran.
(*/Syan)
